iBenews.id – Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) Choirul Anam menekankan agar pengelolaan anggaran diselaraskan dengan penyelenggaraan tahapan Pemilu Tahun 2024.
Demikian disampaikan Anam saat memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi Pengelolaan Dana Tahapan Pemilu Tahun 2024 bagi Badan Adhoc dan Reknening Dana Pemilu KPU bagi Kabupaten/Kota se Jawa Timur. Digelar di Aula Kantor KPU Jatim, Jl. Raya Tenggilis No. 1-3 Surabaya.
“Kerja-kerja kita ini berbasis anggaran, jadi rencanakan dengan baik setiap kegiatan, tentu dengan mempedomani dan memahami jadwal dan tahapan pemilu,” tegas Anam.
Tahapan pemilu yang disebutkan Anam tersebut tentu harus dipahami oleh seluruh personal. Bukan hanya Komisioner, tetapi juga jajaran sekretariat.
Ia melanjutkan bahwa dalam pengelolaan keuangan, KPU telah mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP).
Maka saya selalu menyampaikan, meskipun dalam tahapan ini banyak kegiatan dan pengadaan barang jasa, ritme penggunaan keuangan tetap berjalan dengan baik,” beber Anam.
Anam melanjutkan, pihaknya juga fokus pada upaya perbaikan pengelolaan anggaran pemilu, termasuk di antaranya mengenai peningkatan akuntabilitas.
“Ini sudah tahun 2023, tidak ada lagi namanya proses pengelolaan model tertutup. Semuanya harus terbuka, sampaikan realisasi secara rutin melalui platform media sosial KPU,” tegas pria kelahiran Pasuruan tersebut.
Sementara Sekretaris Nanik Karsini berpesan agar bagian keuangan meningkatkan soliditas tim dalam mengelola anggaran.
“Sekretaris, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Bendahara harus satu kesatuan langkah atau visi. Tidak boleh melampaui kewenangan, dan harus berjalan di koridor masing-masing,” pesan Nanik.
Rakor dijadwalkan berlangsung sampai Jumat, 17 Februari 2023. Diikuti sebanyak 152 orang yang terlibat dalam proses pengelolaan keuangan. Terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, serta Pejabat Pembuat Komitmen masing-masing KPU Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
Pada kesempatan tersebut, KPU Jatim juga menghadirkan narasumber dari Jakarta guna memperkaya pemahaman pengelola keuangan. Yakni Pengelola Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (PK APBN) Ahli Muda Sri Dewi Kawisudaningsih serta dua Fungsional Umum Etika Elsa dan Nur Chayati dari KPU.
Hadir dalam rakor selain Ketua, Anggota Miftahur Rozaq dan Nurul Amalia, Sekretaris Nanik Karsini, Kepala Bagian (Kabag) Keuangan, Umum, dan Logistik Suharto (Totok), Kabag Perencanaan, Data, dan Informasi Nurita Paramita, Kepala Subbagian (Kasubbag) Keuangan Yuniarto Bani Syahriadi, Kasubbag Umum dan Logistik Dini Utaminingsih, serta jajaran staf bagian terkait. (iB-3)
