Home / Ekonomi / News

Selasa, 22 November 2022 - 00:02 WIB

Kolaborasi DPR-RI dan KPPU serta Akademisi UNISDA Kawal Pengawasan Persaingan Usaha dan Kemitraan yang Sehat

Kolaborasi DPR-RI dan KPPU serta Akademisi UNISDA Kawal Pengawasan Persaingan Usaha dan Kemitraan yang Sehat (Foto: KPPU)

Kolaborasi DPR-RI dan KPPU serta Akademisi UNISDA Kawal Pengawasan Persaingan Usaha dan Kemitraan yang Sehat (Foto: KPPU)

iBenews.id – KPPU Beserta DPR-RI dan Universitas Darul Ulum Lamongan (UNISDA) melakukan serangkaian kegiatan guna mengedukasi stakeholder tentang pentingnya Persaingan usaha dan kemitraan usaha yang sehat dalam menjalankan usahanya. Oleh karena itu, DPR RI, KPPU dan Unisda menyelenggarakan serangkaian kegiatan yaitu Seminar dengan tema “ Menciptakan Persaingan Sehat dan Pola Kemitraan Pelaku Usaha Menuju Pasar Global” (Lamongan 18/11) dan Sosialisasi Hukum Persaingan Usaha dan Kemitraan yang Sehat (Gresik 19/11).

Dalam kegiatan sosialisasi yang dilakukan di Gresik, Anggota Komisi VI DPR-RI H. Khilmi menjelaskan bahwa KPPU memiliki peran penting mengawasi persaingan usaha tidak sehat di Indonesia sebagai lembaga independen untuk mengawasi pelaku usaha diharapkan bisa memajukan perekonomian di Indonesia.

“Jika tidak ada KPPU, usaha yang bergerak di Indonesia hanya akan dimonopoli oleh 1 atau 2 orang saja karena tingkat kesenjangan di Indonesia sangat tinggi. Dari 270 juta orang usaha hanya dikuasai oleh 5% penduduk Indonesia. Sehingga adanya KPPU kita bisa mengawasi siapa yang melakukan praktek-praktek persaingan usaha tidak sehat” tegas Khilmi.

Ketua KPPU Afif Hasbullah mengamini pernyataan Anggota DPR tersebut. Afif menyatakan bahwa Iklim persaingan usaha yang sehat menjadi salah satu faktor untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia jadi KPPU akan selalu meningkatkan pengawasan persaingan usaha sesuai dengan UU No 5/1999.

“KPPU menyoroti kondisi perekonomian saat ini dimana adanya pelaku usaha yang menguasai disektor tertentu dan Setiap pelaku usaha mempunyai kesempatan yang sama, dimana entry dan exit market harus dijamin oleh negara. Ada jaminan bagi UMKM untuk senantiasa hidup tidak diganggu dan dimatikan oleh pelaku usaha yang lebih besar”, jelas Afif.

Dengan adanya Kolaborasi antara DPR dan KPPU serta Akademisi diharapkan akan menguatkan pengawasan persaingan usaha dan kemitraan di Daerah khusunya di Jawa Timur. (iB-1)

Share :

Baca Juga

HEADLINE

Manggarai Barat Masuk Tingkat Kerawanan Sedang saat Pilkada Serentak 2024

HEADLINE

Menparekraf Sebut Ekonomi Kreatif Sebagai Masa Depan Indonesia

HEADLINE

Sandiaga Uno Tindak Tegas Soal Praktik Pungli di Pulau Kanawa Labuan Bajo

Nasional

AMDK Diduga Tak Steril dan Belum Kantongi Izin BPOM Beredar Di Tangerang Selatan

LABUAN BAJO

Bule Borong Produk UMKM saat Festival Golo Koe Labuan Bajo di Manggarai Barat, NTT

HEADLINE

Dorong Peningkatan Kunjungan Wisman, BPOLBF Kenalkan Labuan Bajo ke Turis Australia Melalui Famtrip

HEADLINE

Rizki Juniansyah Sumbang Emas Olimpiade Paris 2024, Pecahkan Rekor Angkat Besi

HEADLINE

Wujudkan Perjanjian Kerja Sama Kementerian ATR/BPN-Polri, Menteri AHY & Kapolri Sepakat Cegah Masyarakat Jadi Korban Konflik Pertanahan