iBenews.id – Ketua PMI (Palang Merah Indonesia) Provinsi Jawa Timur, H.Imam Utomo S meminta agar PMI selalu berhati-hati dalam pengawasan darah. Hakekatnya distribusi darah hanya dalam jalur UDD (Unit Donor Darah) dengan Rumah Sakit.
Amankan produksi, distribusi, dan pemusnahan darah. “Lakukan sesuai dengan prosedur. Kasus dukun penggunaan darah untuk penggandaan uang di Gresik mengingatkan kita untuk berhati-hati dengan permasalahan ini,” pinta Imam Utomo saat memberikan sambutan pembukaan pada seminar ilmiah tahunan PDTDI (Perhimpunan Dokter Transfusi Darah Indonesia) Provinsi Jawa Timur Tahun 2023.
Dari rilis PMI Jatim Senin (20/2/2023), Imam Utomo menegaskan, jangan sekali-kali ada karyawan atau warga PMI yang lain terlibat dalam jual beli kantong darah. “Kita harus menjaga citra dan marwah PMI,” tambah dia.
Imam Utomo berharap melalui seminar ini dapat merumuskan kiat baru dalam meningkatkan pelayanan PMI.
Menurutnya, lahirnya Undang Undang tentang Kepalangmerahan di satu sisi memberikan landasan normative operasional PMI. Tetapi disisi lain Undang Undang tersebut mengamanahkan PMI sebagai bagian dalam penanganan masalah sosial kemanusiaan.
Sungguhpun disebutkan yang bertanggungjawab pertama pemerintah, namun PMI yang berposisi pada tanggungjawab kedua, bukan berarti PMI berada dalam sikap menunggu. PMI harus bergerak secara proaktif dengan memperhatikan apa yang menjadi harapan masyarakat. Mari kita wujudkan visi PMI yang dicintai masyarakat.
Apalagi dalam Anggaran Dasar pasal 8, PMI mempunyai 5 tugas utama. Salah satunya adalah memberikan pelayanan darah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam layanan darah, PMI harus berpegang pada prinsip layanan, yaitu mudah, murah, memuaskan, aman. Kepuasan masyarakat menjadi perhatian. Sehingga PMI harus menjaga kualitas darah yang benar-benar aman. Penataan UDD untuk CPOB (Cara Pembuatan Obat Yang Baik) perlu diperhatikan.
Seiring dengan itu, pada tahun ini kita sudah harus bergerak untuk akreditasi. Akreditasi merupakan pengukuran kinerja UDD. Diakuinya, kemampuan UDD di Jawa Timur saat ini beragam.
Daerah yang sudah mendapat CPOB, dari 37 UDD Kab/Kota di Jawa Timur dimana Kota Batu belum terbentuk. Sementara ada 4 UDD yang sudah mengantongi sertifikat CPOB, yaitu Kota Surabaya, Kota Malang, Sidoarjo, dan Lumajang.
Imam Utomo membenarkan, permasalahan memang tidak akan habisnya. Oleh karenanya PMI Jatim memaksimalkan peran Jejaring. Dengan pembentukan 5 Jejaring maka diharapkan mampu untuk melakukan sharing masalah dan upaya melakukan peningkatan kinerja.
Untuk itu, Koordinator Jejaring agar membuat program visitasi ke UDD di wilayahnya guna melakukan evaluasi produksi darah sehingga kualitas darah dari waktu ke waktu dapat semakin baik.
Konsolidasi Pelayanan Darah dalam satu wilayah jejaring perlu dilakukan sehingga akan terjadi saling mengisi atas kekurangan yang dihadapi dalam produksi dan distribusi darah agar dapat terwujud layanan darah yang bermutu, berkualitas, dan merata di semua UDD Konsolidasi.
Kesiapan UDD Konsolidasi untuk sertifikasi CPOB sesuai waktu yang ditargetkan. Penyiapan Plasma Segar Beku (FPP : Fresh Frozen Plasma) yang berkualitas untuk fraksionasi plasma.
Imam Utomo juga membeber soal kebutuhan darah Jawa Timur. Dalam setahun produksi darah kita 760.000 kantong, sekitar 2 persen dari jumlah penduduk. Kebutuhannya 680.000. Berarti ada kelebihan dan lebih ini yang paling dikawatirkan.
Mengapa, sebab Jawa Timur saat ini tidak lagi bisa mengirim darah ke luar provinsi. Dulu provinsi luar jawa untuk kebutuhan darahnya mengambil Jawa Timur, tapi sekarang sudah bisa menyiapkan sendiri. Ini sesuai keinginan dari Ketua Umum Pak JK (Jusuf Kalla).
Imam Utomo menjelaskan, dulu oleh pusat di janjikan dibangum pabrik plasma. Tapi sampai sekarang belum juga ada. Karena itu saya ingatkan kita cukup kita produksi sesuai kebutuhan saja.
“Kita tidak perlu mengejar penghargaan, seperti dengan mendatangkan pendonor secara massal. Terpenting menyiapkan pendonor sukarela yang sewaktu waktu bisa kita panggil saat di perlukan. Jatim selalu mendapat pujian dari pusat. Karena pendonor 100 kali saja yang harusnya mendapat penghargaan dari presiden ada 300, jumlah ini tertinggi nasional,” jelas Imam Utomo. (iB-3)
