BERITALABUANBAJO.COM, DENPASAR,- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) menggelar Forum Komunikasi Daerah (Forkomda) sebagai salah satu upaya memperkuat komunikasi krisis sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Bali.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno dalam keterangannya, Selasa (20/02/24) menjelaskan bahwa Kemenparekraf telah menyusun panduan komunikasi krisis yang bertujuan mencegah, merespons, dan memulihkan kondisi krisis kepariwisataan melalui komunikasi.
“Penguatan substansi panduan sangat diperlukan guna menyusun strategi untuk melindungi citra ekosistem kepariwisataan,” kata Sandiaga.
Kepala Biro Komunikasi Kemenparekraf/Baparekraf I Gusti Ayu Dewi Hendriyani dalam pernyataannya saat membuka acara Forkomda di Kantor Dinas Pariwisata Bali, Selasa (20/2/2024), mengatakan bahwa selain bertemu dengan para kepala dinas pariwisata di Bali, Forkomda ini juga dilaksanakan sebagai salah satu bentuk persiapan bagi Pemerintah Provinsi Bali dalam menghadapi krisis kepariwisataan dari sisi komunikasi. “Forkomda ini bertujuan untuk menguji kesiapan dan bentuk strategi komunikasi Pemerintah Provinsi Bali dalam menghadapi krisis di sektor parekraf,” kata Dewi.
Menurut Dewi, penanganan komunikasi krisis di sektor pariwisata perlu melibatkan berbagai stakeholder parekraf. Selain melibatkan kolaborasi dari 5 Kelompok Kerja (Pokja) yang ada di Biro Komunikasi Kemenparekraf, juga perlu keterlibatan satuan kerja lainnya baik di level pemerintah pusat hingga pemerintah daerah terutama dalam proses monitoring atau pemantauan sebagai upaya mitigasi.
“Isu krisis dipantau dan dianalisis melalui Crisis Detection Analysis (CDA) untuk menentukan langkah komunikasi yang perlu dilakukan sebagaimana dijelaskan dałam Buku Panduan Komunikasi Krisis Parekraf,” ujar Dewi.
Melalui Forkomda ini, Kemenparekraf berharap akan ada koordinasi yang lebih komprehensif agar tercipta satu narasi dari pusat dan daerah dalam menghadapi isu terkait parekraf, yang kemudian dapat dipublikasikan melalui saluran komunikasi masing-masing.
Dewi juga menjelaskan bahwa panduan komunikasi krisis dapat segera diakses melalui Sisparnas dengan alamat laman https://sisparnas.kemenparekraf.go.id agar bisa dimanfaatkan baik oleh para pejabat daerah juga masyarakat luas sebagai sarana edukasi mitigasi risiko yang berpotensi krisis. Staf Ahli Menteri Manajemen Krisis Kemenparekraf/Baparekraf Fadjar Hutomo mengatakan, apabila terjadi krisis di sektor pariwisata Indonesia, banyak aspek yang harus diteliti terlebih dahulu ketimbang sekadar menyelesaikan masalah yang tampak.
“Secara umum dibutuhkan collaborative governance untuk mencegah terjadinya kecelakaan pariwisata. Selain itu, tantangan pariwisata lainnya adalah pembangunan manusia untuk mencapai pemahaman bersama tentang tujuan pengembangan pariwisata. Forkomda yang berjalan baik merupakan modal awal untuk pembangunan pariwisata dan collaborative governance,” kata Fadjar.
Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Tjok Bagus Pemayun, turut mendorong agenda Forkomda dan pelatihan simulasi table-top exercise
komunikasi krisis dari Kemenparekraf. “Dampak kesalahan pengelolaan informasi dalam krisis ini bisa menyebabkan ketakutan pasar dan merusak citra Bali dan merosotnya kunjungan wisatawan. Kita juga perlu mengenali karakter wisatawan, karena wisatawan dari setiap negara atau kebangsaan memerlukan pendekatan yang berbeda-beda.
Sehingga narasi perlu disusun bersama-sama dengan teliti dan disampaikan oleh juru bicara yang kompeten,” ujar Tjok Bagus.
Peserta Forkonda kali ini sebanyak 30 orang yang terdiri dari para kepala dinas pariwisata tingkat provinsi/kabupaten/kota se-Bali,
Tim Diskominfo Provinsi Bali, serta Tim Humas Provinsi Bali. Hadir juga Tim Mores Strategis, perwakilan Direktorat Tata Kelola Destinasi dan perwakilan Direktorat Manajemen Industri Kemenparekraf. (*RED/MD)
