Home / Berita / News

Sabtu, 15 April 2023 - 11:43 WIB

Jelang Libur Hari Raya Idul Fitri, Wali Kota Eri Cahyadi Minta Kendaraan Dinas Diparkir di Balai Kota

Mobil dinas parkir di Balai Kota Surabaya (Foto: Diskominfo Surabaya)

Mobil dinas parkir di Balai Kota Surabaya (Foto: Diskominfo Surabaya)

iBenews.id – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menginstruksikan kepada jajarannya untuk mengumpulkan kendaraan dinas pada saat menjelang lebaran Idul Fitri 1444 Hijriyah mendatang. Tujuannya, agar kendaraan plat merah itu tidak digunakan untuk bepergian ke luar kota.

Wali Kota Eri Cahyadi mengatakan, pada saat menjelang libur lebaran idul fitri mendatang, kendaraan plat merah wajib diparkir di kantor Balai Kota. “Mobil dinas ini kan filosofinya untuk kendaran operasional, hari sabtu dan minggu untuk ke luar kota saja loh nggak boleh, kecuali luar kotanya untuk tugas. Maka boleh pakai mobil dinas, kalau bukan ya pakai kendaraan pribadi,” kata Wali Kota Eri, Jumat (14/4/2023).

Wali Kota Eri mewanti-wanti jangan sampai kendaraan dinas dipakai untuk ke luar kota untuk mudik atau libur lebaran. Bila ada yang menggunakan kendaraan dinas untuk ke luar kota maka harus siap menerima sanksinya. Ia memastikan, tidak akan ada yang berani mengganti plat nomor kendaraan pada saat lebaran nanti, karena semua unitnya akan dikumpulkan di Balai Kota.

“Nggak mungkin (ganti plat nomor), karena seperti tahun sebelumnya kan dikumpulkan di Balai Kota. Lek wani ganti (plat nomor) yo bagus berarti (kalau berani ganti ya bagus berarti),” ujar Wali Kota Eri.

Wali kota yang akrab disapa Cak Eri Cahyadi itu menginstruksikan, pada 19 April 2023 mendatang kendaraan plat merah Pemkot Surabaya sudah harus terparkir seluruhnya di Balai Kota. “Biarkan lah pulang pakai mobil pribadi, poso iku (puasa itu) kan untuk kembali ke fitrah, moso atene nggawe plat abang (masa mau pakai plat merah),” tegasnya.

Di samping itu, Inspektur Kota Surabaya, Rachmat Basari mengatakan, bila ada kendaraan plat merah yang digunakan untuk selain keperluan selain dinas, maka akan ada sanksi yang yang diberikan. “Sanksinya disesuaikan dengan tingkatannya, ada berat, sedang, hingga ringan. Prinsipnya, bila melanggar tentu ada sanksi. Kalau untuk mudik jelas tidak boleh, dan itu kriterianya berat kalau dilanggar,” kata Basari.

Basari menerangkan, setiap kendaraan dinas ada penanggung jawabnya masing-masing, oleh karena itu tidak bisa diserahkan kepada sembarang orang apalagi digunakan untuk kepentingan mudik lebaran. “Jadi sanksinya disesuaikan dengan case yang dilakukan, apa urgensinya menggunakan kendaraan dinas untuk mudik atau liburan,” pungkasnya. (iB-1)

Share :

Baca Juga

HEADLINE

Menparekraf: Penerbangan Internasional ke Labuan Bajo Akan Terealisasi di Kuartal IV 2024

HEADLINE

Kemenparekraf-Basarnas Evaluasi Protokol Keamanan dan Keselamatan di DPSP Labuan Bajo

HEADLINE

Upaya Kembangkan Ekonomi Kreatif, Apresiasi Kreasi Indonesia 2024 di Labuan Bajo

HEADLINE

Erick Tohir Ajak Pengusaha Uni Emirat Arab ke Golo Mori Labuan Bajo

HEADLINE

Indonesia Mendapat Apresiasi, World Water Forum ke-10 Resmi Ditutup

HEADLINE

Strategi Pemasaran Efektif dengan Aplikasi Chatbot WhatsApp

HEADLINE

Pelantikan Prabowo – Gibran Sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Dipercepat?

HEADLINE

Indonesia Memiliki Berbagai Jenis Potensi Wisata Air