TRIBUN-FLORES.COM, LABUAN BAJO – Wakil Bupati Manggarai Barat Yulianus Weng merespon rencana pemerintah pusat menutup Taman Nasional Komodo secara reguler di tahun 2025. Menurut dia informasi penutupan yang disampaikan Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) itu masih sebatas wacana.
“Rencana penutupan reguler yang disampaikan Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) masih sebatas wacana. Untuk pelaksanaan nantinya tergantung hasil kajian ilmiah,” ujarnya, Kamis kemarin.
Pihaknya akan menunggu hasil kajian ilmiah yang dilakukan BTNK dalam tahun ini. Weng belum mau banyak bicara soal rencana penutupan salah satu destinasi favorit di Indonesia itu. “Pada saat nanti pelaksanaannya pasti ada dampak,” kata Weng.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Manggarai Barat, Stefan Jemsisori menyatakan, rencana penutupan secara reguler Taman Nasional Komodo adalah kewenangan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan BTNK.
“Itu wilayah kewenangan Pemerintah Pusat, apapun yang mereka mau lakukan di sana tentu dilakukan dengan kajian. Pada prinsipnya mendukung, karena ini bicara soal konservasi. Kita mau TNK ini umur panjang atau tidak. Kalau mau kita harus jaga, jangan ikut maunya wisatawan. TNK butuh waktu dan ruang untuk recovery,” ujarnya, Selasa kemarin.
Baginya penutupan sementara Taman Nasional Komodo memberi keuntungan tersendiri untuk spot-spot wisata di daratan Labuan Bajo sebagai destinasi utama, selama ini kunjungan wisatawan hanya terpusat di Taman Nasional Komodo..
“Buat kami pemerintah daerah di satu sisi kami sedikit ada untung dari kebijakan ini membatasi sementara jumlah kunjungan wisatawan, supaya wisatawan juga terbagi ke luar kawasan, ini tentu positif buat pemerintah daerah,” katanya.
Namun Stefan juga meminta pemerintah pusat untuk mempertimbangkan dampak buruk dari penutupan Taman Nasional Komodo yang telah menjadi nadi pariwisata Labuan Bajo, sehingga tak berdampak negatif terhadap citra pariwisata destinasi super prioritas itu.
“Informasi (penutupan) pasti tersampaikan ke semua wisatawan yang akan ke Labuan Bajo, pasti mereka juga dari sekarang akan mengatur jadwal untuk sedikit berpindah, karena mereka tahu di sini akan ada batasan-batasan,” ujarnya.
Pelaksana tugas Direktur Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLF), Frans Teguh mengatakan, penutupan Taman Nasional (TN) adalah hal yang lazim dilakukan untuk menjaga keberlanjutan kawasan konservasi.
“Kawasan konservasi perlu tetap menjaga, merawat sumber daya yang dimiliki agar tidak rusak atau punah. Proses pemulihan dan regenerasi tetap diperlukan agar ekosistem lingkungan tetap terjaga dengan keseimbangan alami,” kata pelaksana tugas Direktur BPOLF Frans Teguh, Selasa kemarin.
Frans mengungkapkan rencana penutupan Taman Nasional Komodo atas landasan kebijakan daya dukung dan daya tampung kawasan tersebut. Selain itu juga bagian dari strategi dan teknik management pengunjung, sehingga turis yang datang ke Labuan Bajo tidak terpusat di Taman Nasional Komodo.
“Pengaturan agenda atau jadwal itinerary juga dapat dialihkan ke destinasi lain, sambil menunggu jadwal pembukaan (TNK),” ujarnya.
Sejauh ini BPOLF mendukung Pusat Kajian Pariwisata Universitas Gadjah Mada (UGM) melakukan studi daya dukung daya tampung di TNK demi keberlanjutan konservasi.
Untuk diketahui, BTNK berencana menutup Taman Nasional Komodo (TNK) secara reguler pada tahun 2025 untuk aktivitas wisata.
Tujuannya untuk mengurangi tekanan dalam kawasan, mengurangi dampak negatif dari aktivitas wisata terhadap kawasan serta menghidupkan destinasi wisata di luar kawasan TNK.
